search

Summary: Effectivity of Nuclear’s Regime in Neorealism Paradigm

Download

Please note! This essay has been submitted by a student.

Download PDF

Berdasarkan sejarahnya, Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty (NPT) merupakan perjanjian disarmament yang dilakukan dalam level internasional untuk menghadapi perkembangan dari weapons of mass destruction (WMD). NPT dilihat sebagai salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem internasional antara negara pemilik senjata nuklir dengan negara partisipan yang tidak memiliki senjata. Mekanisme yang dilakukan dalam NPT yaitu dengan cara memberikan dua privilege bagi negara partisipan yaitu dengan memberikan safeguard system dan akses yang setara terhadap teknologi nuklir. Pada penulisan ini, penulis akan memberikan kritik dan analisis terhadap perkembangan NPT dalam perspektif Neorealisme, khususnya pada konferensi yang akan datang pada April tahun 2020. Menurut penulis, perspektif Neorealisme dapat dijadikan kacamata yang tepat untuk melihat kerjasama internasional dalam bidang keamanan karena ide tentang ‘keamanan’ dan ‘insekuritas’ merupakan nilai – nilai dari Neorealisme itu sendiri. Dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai keikutsertaan Non-governmental organization (NGO) dalam konferensi tahun ini dan memprediksi efektivitas rezim ini jika NGO terlibat dalam pengambilan keputusan konferensi.

Essay due? We'll write it for you!

Any subject

Min. 3-hour delivery

Pay if satisfied

Get your price

Sesuai dengan hasil laporan NPT pada tahun 2015, konferensi tersebut tidak mencapai kesepakatan bersama—setelah banyaknya proposal yang diajukan oleh negara partisipan—oleh karena itu, konferensi ini akan dilaksanakan lagi pada tahun 2020 di bulan April hingga Mei dengan melibatkan NGO. Penulis menilai, kehadiran NGO dalam rezim keamanan dan senjata nuklir akan mempersulit terbentuknya efektivitas dalam balance of power yang telah diciptakan oleh NPT melalui safeguard system. Hal ini demikian karena jika keseimbangan kekuatan internasional dipengaruhi oleh aktor selain negara maka fenomena ini akan kontradiksi dengan asumsi Neorealisme yang state-centric.

Pendapat ini didorong oleh mekanisme international security system dalam perspektif structural realism. Hal ini demikian karena mekanisme sistem keamanan internasional terbentuk dari sifat self-help tiap negara yang tidak dapat bergantung kepada aktor lain. Ketika setiap negara berkompetisi dalam meraih kepentingannya—power—maka akan tercapainya bentuk kekuatan yang berbeda – beda secara relasional atau yang disebut sebagai relative power. Perbedaan porsi kekuatan yang bersifat relasional ini menimbulkan perasaan insekuritas tiap negara karena setiap negara merasa pesimis terhadap apa yang ia miliki dan apa yang negara lain miliki—hal ini disebut dengan security dilemma. Perasaan insekuritas ini mendorong setiap negara untuk melakukan security cooperation demi kepentingan nasionalnya masing – masing, oleh karena itu terbentuklah perpetual security cooperation—dalam kasus ini adalah NPT—sebagai cara untuk menciptakan stabilitas kekuatan yang dimiliki setiap negara. Ketika kerjasama tersebut dilakukan dengan penuh komitmen, partisipasi dan kepatuhan maka akan terbentuknya rezim senjata, yang mana rezim tersebut akan membatasi tindakan setiap negara partisipan melalui norma – norma yang sudah ada. Pada akhirnya, jika mekanisme itu berlangsung secara sistematis maka akan menghasilkan mutual escalation. Mekanisme ini tentu tidak melibatkan aktor lain selain negara itu sendiri sehingga penulis memprediksi keterlibatan NGO tidak akan memberikan jalan tengah dalam menghadapi isu – isu yang berkembang dalam lingkaran NPT.Self-help Differentiated Powers Security Dilemmas Perpetual Security Cooperation Arms Race/Regime Mutual Escalation.

Mekanisme international security system ini menunjukkan peran dominan yang dilakukan oleh negara sebagai aktor yang uniter. Apa yang menjadi kritik oleh penulis adalah jika dalam mekanisme struktrual Realisme tersebut diselipkan peran – peran NGO, maka sistem balance of power yang diciptakan melalui NPT memiliki potensi keberhasilan yang rendah. Hal ini demikian karena;

 1) NGO tidak memiliki kekuatan material seperti Negara

 2) Kepentingan negara tidak terlepas dari perasaan insekuritas

3) Dalam sistem keamanan internasional, negara merupakan rekan yang kedaulatannya dibatasi oleh kewajiban untuk mengikuti peraturan komunitas secara damai. 

Hal ini menjadikan NGO sebagai aktor yang tidak memiliki pengaruh yang subtantif terhadap keberlangsungan balance of capabilities yang diciptakan rezim nuklir. Selain itu juga, menurut penulis, jika NGO terlibat dalam balance of power di rezim nuklir, NGO tidak akan mendapatkan safeguard system yang diberikan oleh NPT karena posisi NGO merupakan organisasi yang tidak memiliki kekuatan material yang perlu dilindungi layaknya negara.Kesimpulannya, perspektif structural realism dapat digunakan sebagai kacamata yang tepat untuk menganalisis kerjasama keamanan internasional dalam bidang persenjataan nuklir karena perspektif ini memberikan pandangan tentang power politics sehingga dengan menggunakan perspektif ini dapat menganalisis mengenai states behavior pada rezim nuklir akan tetapi perspektif ini terlalu difokuskan kepada peran negara sehingga perspektif ini mengabaikan adanya peran dari aktor lain dan perubahan pada sistem. Kritik utama dari pandangan ini adalah perspektif ini gagal dalam menghasilkan penjelasan yang memadai mengenai perang—yang mana merupakan pokok pemikiran dari Realisme. Dengan demikian, analisis Neorealisme mengenai proses dan tindakan suatu negara yang seharusnya dihasilkan melalui struktur suatu sistem tidak menghasilkan hasil yang memadai.

Isu politik lingkungan merupakan salah satu isu kontemporer yang dapat menjadi perhatian dunia karena masalah ini dilihat sebagai common problems bagi masyarakat internasional. Pengaruh isu politik-lingkungan dalam skala internasional juga dipengaruhi oleh berkembangnya konvensi – konvensi yang membahas isu lingkungan, antara lain United Nations Conference on Human Environment (UNCHE) dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Pada penulisan ini, penulis akan menggunakan paradigma Neoliberalisme dalam melihat rezim perubahan iklim yang dipelopori oleh Protokol Kyoto dengan menekankan pada peran institusi internasional.

Kyoto Protocol merupakan perjanjian internasional yang memiliki tujuan untuk mengurangi produksi emisi greenhouse gas (GHG) oleh negara – negara partisipan. Efektivitas dalam perjanjian ini menjadi perdebatan karena dalam isu lingkungan di skala global, tidak ada standar untuk menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu perjanjian. Salah satu perdebatannya yaitu partisipasi dan kepatuhan dari negara – negara yang terlibat di Kyoto Protocol.Menurut Neoliberal, kepatuhan dan partisipasi para negara partisipan tergantung pada kepentingan masing – masing (self-interest) dan norma yang berlaku dalam rezim tersebut. Jika kepatuhan dan partisipasi suatu negara didasarkan oleh kesadaran bahwa kerugian dari perubahan iklim merupakan kerugian bersama maka tindakannya didasari oleh norma yang berlaku sedangkan jika negara tersebut bertindak karena kebutuhannya untuk mencapai kepentingannya maka motif tersebut didasari oleh self-interest.

Meskipun compliance dalam Protokol Kyoto masih diperdebatkan, Neoliberal menyadari adanya urgensi untuk membangun sebuah rezim yang dapat menghadapi masalah terkait struktur sistem internasional yang anarkis. Hal ini demikian karena Neoliberal melihat bahwa rezim dapat memberikan suatu norma yang akan membantu negara – negara untuk saling berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama.Menurut penulis, rezim perubahan iklim dalam perjanjian Kyoto Protocol tidak berjalan efektif. Hal ini didukung oleh banyaknya ketidakpatuhan atau non-compliance yang dilakukan oleh negara – negara partisipan. Berbeda dengan EU-ETS yang menetapkan mandatory participation, Protokol Kyoto mengurasi rezim perubahan iklim dengan partisipasi secara volunteer sehingga negara – negara partisipan hanya bertindak sesuai dengan self-interest atau dorongan dari norma yang berlaku.

Hal ini merupakan kritik terhadap Neoliberalisme yang mengedepankan institusi sebagai wadah untuk membatasi kewenangan negara. Pada realitasnya, institusi internasional tidak sepenuhnya dapat mendorong negara – negara partisipan untuk sesuai dengan norma dan tujuan yang berlaku. Meskipun institusi sudah menjalankan fungsinya—monitoring, reporting dan verifying (MRV)—tidak menjadikan suatu rezim menjadi sukses karena yang efektivitas suatu rezim ditentukan oleh bagaimana rezim tersebut dapat merubah sikap, peran dan praktik yang dilakukan oleh para aktor – aktor internasional dalam ruang lingkupnya.Dengan demikian, menurut penulis, untuk menghidupkan efektivitas Protokol Kyoto diperlukannya peran institusi dengan cara menyediakan berbagai insentif yang berbentuk material dan membentuk sebuah sistem baru dari ide, norma dan identitas yang dapat mengubah atau mengurasi ulang prioritas negara dan kepentingannya. Penulis berpendapat bahwa rezim perubahan iklim tidak berjalan secara efektif karena perhatian di level internasional lebih fokus pada aktivitas suatu negara dan sulitnya membuat kebijakan yang secara politis bersifat independent dalam sistem internasional.

Neorealisme melihat kerjasama internasional merupakan cara untuk menciptakan keadaan balance of power. Hal ini demikian karena dengan adanya kerjasama internasional, aktor – aktor yang terlibat dalam balance of power akan lebih berhati – hati dalam bertindak dan mengambil sikap. Selain itu, Neorealisme juga melihat kerjasama internasional sebagai bagian dari strategi untuk memperoleh relative power lebih banyak karena dengan adanya kerjasama internasional—khususnya dalam kerjasama keamanan internasional—akan memberikan suatu garansi kepada negara partisipan. Menurut penulis, meskipun Neorealisme melihat kerjasama internasional dengan perasaan yang pesimis akan tetapi Neorealisme juga membutuhkan kerjasama internasional untuk mengekspansi kekuatan yang ia miliki.Berbeda dengan Neorealisme, Neoliberalisme memandang kerjasama internasional merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh struktur internasional yang anarkis. Melalui kerjasama internasional, setiap aktor yang terlibat dalam sistem internasional dapat saling berkolaborasi untuk menghadapi masalah bersama. Selain itu, Neoliberalisme melihat bahwa dengan adanya kerjasama internasional akan menghasilkan interaksi yang positif—yang akan menghasilkan output yang bermanfaat. Menurut penulis, kerjasama internasional dalam Neoliberalisme lebih menekankan bagaimana cara institusi internasional dapat memengaruhi negara untuk mengubah prioritas dan kepentingan mereka terkait isu – isu tertentu.

Kesimpulannya, kedua perspektif mengakui pentingnya peran kerjasama internasional dalam mengatasi berbagai isu yang ada. Meskipun begitu, kedua perspektif dilandasi oleh tujuan yang berbeda—Neorealisme memerlukan kerjasama internasional untuk memperbanyak kekuatannya sedangkan Neoliberalisme memerlukan kerjasama internasional sebagai alat problem-solving.

 

 

Bibliography 

  1. Vasquez, John A. (1999). The power of power politics: from classical realism to neotraditionalism. Cambridge University Press.
  2. Waltz, Kenneth. (1959). Men, the state and war: a Theoretical Analysis.
  3. Columbia University Press.
  4. Deudney, Daniel. (2010). Dividing realism: structural realism versus security materialism on nuclear security and proliferation. Routledge.
  5. Dunne, T., Kurki, M. & Smith, S. (2013). International relations theories: discipline and diversity 3rd edition. Oxford University Press.
  6. Saryal, Rajnish. (2015). Jadavpur journal of international relations: “Global environmental agenda: the neoliberal institutional perspective”. Jadavpur University.
  7. Flew, Terry. (2014). Thesis eleven: “Six theories of neoliberalism”. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0725513614535965?journalCode=thea
  8. Loose, Helen. (2001). Kyoto protocol: trade versus the environment. https://journals.sagepub.com/doi/10.1260/0958305011500562
  9. Werksman, Jacob. (n.d). Compliance and the kyoto protocol: building a backbone into a flexible regime. Oxford Academic Journal. https://doi.org/10.1093/yiel/9.1.48
  10. Aakre, S., & Hovi, J. (2010). Emission trading: participation enforcement determines the need for compliance enforcement.
72
writers online
to help you with essay
banner clock
Clock is ticking and inspiration doesn't come?
We`ll do boring work for you. No plagiarism guarantee. Deadline from 3 hours.

We use cookies to offer you the best experience. By continuing, we’ll assume you agree with our Cookies policy.